Ketika Sekolah Tak Lagi Mengenal Rumah

 

Oleh: Asep Saepur Rohman

Mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dunia pendidikan kita sedang heboh dengan berbagai kemajuan. Digitalisasi merambah ruang kelas, kurikulum dirombak agar setara internasional, bahkan kecerdasan buatan (AI) mulai dilirik untuk membantu belajar. Semua ini terdengar hebat dan menjanjikan. Namun, di balik gegap gempita modernisasi ini, ada satu hal penting yang diam-diam terkikis: nilai-nilai asli dari daerah kita sendiri.

Pendidikan di Indonesia memang bergerak maju, tapi seringkali arahnya terasa menjauh dari akar budaya bangsa. Sebuah ironi yang patut kita renungkan: semakin canggih fasilitas sekolah atau kampus, semakin sulit kita menemukan ruang bagi bahasa daerah, adat istiadat, atau kearifan lokal untuk hidup dan berkembang. Pertanyaan besarnya, apakah melupakan jati diri ini adalah harga yang harus dibayar demi label "maju"?

Kita patut mengapresiasi terobosan seperti Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, pembelajaran berbasis proyek yang mendorong kreativitas, hingga pemanfaatan teknologi. Langkah-langkah ini jelas punya potensi besar. Akan tetapi, ada kekhawatiran yang cukup mendasar mengenai pelaksanaannya yang masih cenderung seragam di seluruh negeri.

Kenyataannya, sekolah di pelosok Papua, dengan konteks budaya dan alam yang begitu khas, seringkali harus menelan materi dan metode yang nyaris sama dengan sekolah di pusat kota Jakarta. Padahal, latar belakang budaya, kondisi sosial, dan lingkungan hidup siswa di kedua tempat itu sangat berbeda. Pendekatan "satu ukuran untuk semua" ini secara tidak langsung menutup pintu bagi kekayaan lokal untuk ikut mewarnai proses belajar.

Akibat penyeragaman ini, nilai-nilai lokal yang spesifik dan unik di tiap daerah jadi sulit mendapat tempat yang layak. Kekhasan budaya itu seolah terpinggirkan oleh tuntutan mencapai standar kompetensi nasional atau global yang berlaku umum. Ia menjadi semacam pelengkap, bukan bagian inti dari pembentukan karakter dan pengetahuan siswa.

Salah satu indikator paling nyata dari pengikisan ini adalah kondisi bahasa daerah. Data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2023) menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan: dari 718 bahasa daerah kita, lebih dari 200 di antaranya terancam punah. Ini bukan angka main-main. Di banyak sekolah, bahasa daerah seringkali hanya jadi muatan lokal dengan jam terbatas, atau sekadar kegiatan ekstrakurikuler.

Padahal, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah jendela untuk memahami cara berpikir, cermin budaya, dan pintu gerbang menuju kearifan suatu masyarakat. Ketika sebuah bahasa daerah tak lagi aktif diajarkan, dipakai sehari-hari, dan dihargai dalam sistem pendidikan, kita bukan hanya kehilangan kata-kata, tapi juga kehilangan cara pandang dan filosofi hidup yang terkandung di dalamnya.

Kearifan lokal juga sering disalahartikan. Ia bukan cuma cerita masa lalu atau benda kuno untuk dipajang. Kearifan lokal adalah sistem pengetahuan, etika, dan praktik hidup yang teruji zaman, penuh nilai luhur yang masih sangat relevan. Contohnya sistem irigasi Subak di Bali yang mengajarkan harmoni sosial dan lingkungan, atau filosofi Siri’ Na Pacce di Sulawesi Selatan tentang harga diri dan solidaritas.

Ada juga konsep Tri Hita Karana di Bali yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Ribuan contoh lain tersebar di Nusantara, menunjukkan kecerdasan leluhur kita dalam membangun kehidupan yang selaras. Sayangnya, di sekolah, kekayaan ini seringkali hanya disentuh permukaannya, tanpa upaya sungguh-sungguh untuk menggali dan menghidupkan nilainya dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Ironisnya, semangat pendidikan modern kita ini kadang terasa berlawanan dengan visi Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Beliau menekankan pentingnya menuntun "segala kekuatan kodrat" anak, termasuk kodrat budaya dan identitas lokalnya, agar mencapai kebahagiaan sejati sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan sejati harus menyelaraskan potensi anak dengan akar budayanya.

Namun, sistem pendidikan kita kini tampak lebih terobsesi mengejar peringkat dalam tes internasional seperti PISA. Fokus pada skor literasi, numerasi, dan sains global ini seolah mengalahkan tugas penting untuk merawat warisan nilai leluhur. Mengejar standar dunia itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan jiwa dan identitas keindonesiaan kita.

Konsekuensi dari hilangnya nilai lokal ini sangat serius. Ini bukan sekadar soal kehilangan tarian atau lagu daerah, tapi menyangkut inti identitas kita. Generasi muda yang tumbuh tanpa mengenal akar budayanya berisiko merasa gamang, kehilangan arah, dan menjadi "asing di negeri sendiri". Mereka mungkin fasih berbahasa asing dan melek teknologi, tapi gagap menjelaskan warisan budayanya.

Ketercerabutan ini menjadi berbahaya di era globalisasi. Informasi dan pengaruh budaya asing masuk begitu deras. Tanpa pegangan kuat pada identitas sendiri, generasi muda rentan menelan mentah-mentah pengaruh luar tanpa filter kritis. Ini sejalan dengan kritik Dr. Yudi Latif, yang menyebut pendidikan kita terlalu fokus mencetak "mesin produksi" ketimbang "manusia Indonesia" seutuhnya.

Lalu, apa solusinya? Tentu bukan menolak modernisasi. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan: maju secara teknologi dan global, namun tetap kokoh berakar pada budaya lokal. Kuncinya ada pada pendekatan pendidikan yang lebih kontekstual, yang relevan dengan lingkungan hidup siswa. Kurikulum perlu memberi ruang nyata bagi sekolah untuk mengembangkan muatan lokal yang hidup, bukan sekadar formalitas.

Misalnya, pelajaran IPA di Kalimantan bisa fokus pada ekosistem hutan hujan tropis setempat dan kearifan lokal dalam menjaganya. Pelajaran Seni Budaya di NTT bisa mendalami tenun ikat atau musik sasando. Matematika bisa memakai konteks pasar lokal, Sejarah menggali tokoh daerah. Ini akan membuat belajar lebih bermakna dan relevan.

Untuk mewujudkan ini, perlu kerja sama banyak pihak. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga adat, komunitas budaya, sekolah, dan perguruan tinggi harus bersinergi. Dokumentasi, penelitian, pengembangan materi ajar kontekstual, dan penyiapan guru yang peka budaya menjadi kunci. Literasi budaya harus dianggap sama pentingnya dengan literasi dasar lainnya.

Pepatah lama "Tak kenal maka tak sayang" sangat relevan di sini. Bagaimana generasi muda bisa mencintai dan melestarikan budayanya jika tidak pernah diajak mengenalnya secara mendalam lewat pendidikan? Pengenalan ini harus menyentuh hati, bukan sekadar hafalan fakta.

Pada akhirnya, modernisasi memang tak terhindarkan. Tapi, melangkah ke masa depan jangan sampai membuat kita memutus tali dengan sejarah dan identitas kita. Pendidikan modern Indonesia harus punya cita-cita ganda: mencetak generasi unggul teknologi yang siap bersaing global, sekaligus generasi yang bangga dengan akar budayanya, tahu dari mana ia berasal, dan punya pijakan nilai yang kuat sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Itulah kemajuan yang sesungguhnya.