Mengenal Whoosh, sebuah kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung digadang-gadang menjadi sebuah pencapaian negara Indonesia menuju era mobilitas modern dan efisien kini menjadi masalah. Dalam singkatannya Whoosh berarti Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Kereta cepat ini mampu melaju hingga 350 km/jam, dengan waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya sekitar 30-40 menit. Hal ini membuat mobilitas masyarakat jauh lebih cepat, efisien, dan produktif. Program ini adalah proyek kerja sama bisnis antara Indonesia dengan China, yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia melalui Kementrian BUMN.
Proyek ini digagas oleh Presiden RI ke-7 dan resmi dioperasikan secara komersial pada tanggal 2 Oktober 2023 yang merealisasikan rencana pembangunan kereta cepat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2012 yang berencana bekerjasama dengan Jepang dengan skema government to government. Whoosh adalah proyek kerjasama business to business antara Indonesia dan China. Presiden ke-7 RI mengatakan bahwa kereta Whoosh adalah layanan publik yang tidak bisa dilihat dari laba saja, tetapi juga dari keuntungan sosial salah satunya yaitu mengurangi kemacetan dan pengurangan emisi bahan penyebab polusi. Namun harapan besar Whoosh dapat menjadi simbol kemajuan bangsa kini mulai dipertanyakan karena terjadinya pembengkakan biaya yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, biaya pembebasan lahan naik, instalasi listrik, relokasi jalur dan biaya lainnya. Pada awalnya, tahun 2015 biaya proyek diperkirakan sekitar Rp 89,6 triliun kini menjadi 110,4 triliun. Sebuah pembengkakan yang bisa dikatakan cukup besar. Masalahnya pembiayaan ini bukan semata dari negara namun dari hutang atau pinjaman ke China Development Bank (CDB) kurang lebih sebesar 75% dengan bunga 2% per tahun. Selain itu, terdapat tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai 1,2 miliar dollar AS menjadikan bunga utang jauh lebih tinggi yakni di atas 3% per tahun. Bukan hanya soal pembengkakan namun progran ini juga dikatakan tidak balik modal dalam pengoperasiannya. Hal ini ditandakan dengan target awal yang dikatakan ada 50-70 ribu penumpang setiap harinya, tapi pada kenyataannya ditahun 2024 hanya sekitar 16-20 ribu penumpang dan terjadilah ketimpangan antara optimisnya gagasan pemerintah dengan keadaan yang telah terjadi. Akibat performa ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI), salah satu pemegang saham saham konsorsium proyek, melaporkan kerugian hingga Rp 2,63 triliun pada tahun 2024. Kerugian ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan menjadi bom waktu jika tidak ada strategi penyelesaian yang efektif. Lalu siapakah yang membayar hutang tersebut? Inilah masalah yang sedang ramai diperbincangkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek yang dijalankan PT Kereta Cepat (KCIC) kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan menjadi tanggung jawab Danantara untuk menyelesaikan utang tersebut.
"Kan KCIC dibawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun lebih. Harusnya mereka mampu (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi," ujar Prabowo saat media briefing di Senayan, Bogor, Jumat (18/10/2025).
Penanganan utang ini telah dialihkan ke Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), badan pengelola investasi yang mengelola PT KCIC. Diharapkan Danantara dapat mengelola dan membayar utang proyek dengan mandiri tanpa ketergantungan pada dana pemerintah. Said Abdullah Ketua Badan Anggaran DPR juga mendukung langkah ini karena pada awalnya Whoosh merupakan kerjasama bisnis antar perusahaan, bukan proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Dengan adanya kejanggalan ini publik menduga adanya sebuah sindikat yang berkaitan dengan mark up ataupun korupsi karena proyek tersebut telah merugikan negara bahkan menjadi bom waktu. Proyek ini juga sering disebut sebagai warisan pemerintah sebelumnya yang kini menjadi beban bagi pemerintah saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah proyek ini.
"Kami mendukung penuh KPK yang telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat ini," kata Hasanuddin kepada RMOL, minggu, 2 November 2025. Dalam penyelidikan ini dibutuhkan tim penyelidik agar proses hukum berjalan terstruktur. "Kami tentunya juga mengirimkan ke siapa saja pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).
Proyek Kereta Whoosh ini memang memiliki banyak kejanggalan, biaya perkiraan kereta WHOOSH di Indonesia mencapai 1,2 miliar dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS, terdapat kenaikan 3 kali lipat dan perlu dipertanyakan siapa yang meraupkan. Mahfud MD mengatakan bahwa ia sudah diteliti siapa yang terlibat dahulu melakukan hal ini. Beliau juga mengatakan KPK dapat melaksanakan penyelidikan mulai dari dokumen yang ada karena melakukan transaksi dengan China dokumen tidak boleh dibuka oleh siapapun, hanya antar pemerintah dan pemerintah. Apakah KPK mempunyai dokumen tentang rincian uang dan berbagai jaminan yang dimungkinkan. Pada bulan Agustus 2023, sebelum berakhirnya masa jabatannya, Presiden RI ke-7 yakni Jokowi telah ditekankan peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang isinya tata cara pemberian jaminan oleh pemerintah atas kereta api. Padahal dahulu tidak ada jaminan dari pemerintah namun sekarang dibuat peraturan tersebut yang berisikan jaminan pemerintah atas kereta api. Dalam sebuah penelitian lembaga di Jerman terhadap kontrak-kontrak dengan China selalu ada jaminan yang dirahasiakan. Hal ini membuat kecurigaan hukum bagaimana ini bisa terjadi. Hingga saat ini KPK masih menelusuri dan berusaha memecahkan akar permasalahan dalam proyek kereta cepat (Whoosh) dengan efektif dan terstruktur.
Jakarta, Selasa 4 November Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara tentang Whoosh dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang. Perkataan beliau dapat menenangkan rakyat terkait berita ramainya masalah utang. Prabowo Subianto menyatakan beberapa poin, bahwa beliau mengambil tanggung jawab penuh atas proyek Whoosh dan menegaskan tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan dan transportasi publik tidak hanya berdasarkan untung-rugi, tetapi manfaat yang diberikannya kepada masyarakat. Pernyataan ini sama dengan pernyataan presiden yang menjalankan proyek ini yakni mantan presiden Jokowi. Prabowo juga menyampaikan transportasi massal adalah bentuk kewajiban negara melayani publik, ditunjukkan dengan adanya pemberian subsidi transportasi publik sebesar 60%. Kerugian ini bukan hanya membayar utang saja. Prabowo Subianto memerintahkan pihak yang mengelola dan PT KAI hingga semua rakyat jangan khawatir. Teknologi terus sarana adalah tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya adalah tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. "Saya tidak akan ragu-ragu bersama tim saya akan buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan dan kita akan kelola dan kita kembalikan untuk kesejahteraan rakyat," kata Prabowo Subianto dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa 4 November 2025.
Proyek Whoosh memang mengalami pembengkakan biaya dan gagal mencapai target penumpang sehingga mengalami kerugian yang cukup besar. Namun, pemerintah memastikan bahwa masalah ini tidaklah menjadi beban negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak menggunakan APBN untuk membayar utang dan hal ini telah menjadi tanggung jawab Danantara untuk mengelola dan melunasi utang tersebut. Presiden Prabowo Subianto secara tegas juga menyatakan akan bertanggung jawab dan meminta publik untuk jangan khawatir dan tetap tenang. Masalah ini akan terselesaikan bersama oleh pemerintah karena negara berkewajiban memberikan layanan publik untuk kesejahteraan rakyat dan memandang Whoosh dari manfaat sosialnya. KPK juga sudah turun tangan mengatasi permasalahan ini untuk mengungkap kecurigaan adanya mark-up ataupun korupsi. Dengan saling mempercayai, bertanggung jawab, dan kerjasama masalah dapat terselesaikan dengan damai.
Oleh: Naila Ngizzatil Karomah
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta