Di era reformasi, kata kesenjangan politik dan agama memang sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat. Beberapa tokoh ulama yang terjun ke dunia politik menjadi perbincangan hangat di berbagai media massa. Sebagaimana dilansir republika.co.id (04 Mei 2019) bahwa fenomena ijtima ulama yang muncul selama periode Pemilu 2019 di Indonesia dianggap sebagian pihak sebagai cerminan politik identitas. Adanya fenomena inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang pro dan kontra terhadap terjunnya ulama ke dunia politik.

Beberapa kalangan akhirnya mulai menyebarkan isu-isu panas yang mampu memperdaya masyarakat dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan pada salah satu tokoh atau terlalu mempercayai tokoh yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya duel sengit antar-kubu, sehingga timbul suatu permusuhan antar-kubu itu. Dan pada akhirnya terjadilah pertikaian dan perpecahan dikalangan masyarakat sendiri.

Penyebab lain yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat yaitu penurunan kualitas sistem demokrasi. Dilansir dari sindonews.com (12 Februari 2021) bahwa Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) menuturkan Indonesia sedang mengalami penurunan kualitas demokrasi. Hal ini ditandai dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Apabila, kita menelusuri lebih dalam tentang masalah yang terjadi, sebenarnya hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan ini disebabkan oleh adanya kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok yang selalu dibayangi oleh godaan kekuasaan politik mengharuskan mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kursi kekuasaan. Provokasi dan isu-isu panas sering dilontarkan untuk mendapatkan suara dan dukungan dari rakyat. Konsep kesenjangan disini merupakan peluang besar yang digunakan beberapa pihak untuk menyudutkan agama sebagai masalah utama.

Kita mampu menghilangkan kesenjangan politik dengan agama, jika kita mampu memberantas kepentingan-kepentingan kelompok itu sendiri. Karena pada dasarnya, baik politik maupun agama memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Meskipun keduanya memiliki sektor tugas yang berbeda, tetapi agama dan politik memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Sistem pemerintahan yang disusun untuk menegakkan demokrasi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat harus memiliki pondasi-pondasi yang kuat agar mampu menjaga arah pemerintahan ke tatanan yang benar. Pada sisi inilah, agama dimasukkan sebagai pondasi pemerintahan. Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, bahwa hendaknya memakai “ilmu garam” bukannya “ilmu gincu”. Ketika garam larut dalam makanan, bekasnya tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya dalam rasa makanan sangat terasa. Sebaliknya, gincu yang dipakai seorang wanita terlihat merah di bibir tetapi tidak mempengaruhi rasa apapun.

Dalam sistem pemerintahan ini, peran agama dijadikan sebagai  “ilmu garam” untuk mengatur segala sistem pemerintahan yang sesuai dengan norma dan kepribadian bangsa. Dalam hal inilah, meskipun agama tidak tampak secara langsung, tetapi keberadaannya mampu membawa perubahan yang nyata bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Jika pola pikir seperti ini tertanam pada jiwa politisi maupun ulama yang terjun ke dunia politik serta menghilangkan mindset menjadikan kekuasaan sebagai sarana memuaskan kepentingan pribadi atau kelompok, maka dipastikan kesenjangan politik dan agama akan semakin menurun.

Selain itu, perlunya kesadaran dari masyarakat untuk lebih meningkatkan daya literasi agar dapat menyaring berbagai informasi yang diterima baik di media sosial maupun media lainnya. Literasi digital ini menjadi penting untuk diperhatikan agar dapat membangun daya berpikir lebih logis dan rasional sehingga mampu memandang dan menyelesaikan suatu persoalan yang datang dengan lebih baik. Kemampuan literasi ini dapat menjadi tameng ampuh agar tidak mudah terpengaruh berita hoax yang bertebaran di berbagai media.

Meskipun demikian, pola pikir seperti ini tidak mudah diterapkan secara instan layaknya membalikkan telapak tangan. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengimplementasikan seluruh komponen untuk memiliki pola pikir kritis dan terbuka serta menghilangkan rasa haus kekuasaan demi kepentingan kelompok. Diperlukannya proses secara perlahan untuk menumbuhkan dan menyadarkan semua pihak akan pentingnya solidaritas dan kerja sama dari berbagai pihak untuk bersama membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kemudian yang tak kalah penting, untuk menghilangkan kesenjangan politik dan agama dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari politisi, ulama, maupun seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama ini mampu menjadi pondasi awal untuk  memperbaiki sistem demokrasi Indonesia yang melemah. Sehingga upaya memenuhi tujuan masing-masing pihak untuk menyongsong bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih maju akan semakin kuat.

 

Koran : Harian Momentum

http://m.harianmomentum.com/read/37177/harian-momentum-edisi-21-oktober-2021